KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahPemprov Jateng Keliru Tafsirkan UU Kebudayaan oleh : Gunoto Saparie
16-Jan-2018, 22:54 WIB


 
 
KabarIndonesia - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai keliru dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Lembaga Wali Amanat (LWA), namun pemprov justru memfasilitasi pendirian Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN).  
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA








 
BERITA LAINNYA
 

 
 
Sekeping hati 06 Jan 2018 16:05 WIB

 

 
BERITA LAINNYA
 
 

 
 
EKONOMI

Sulitnya Penerbitan Obligasi Daerah
Oleh : Gunoto Saparie | 03-Jan-2018, 20:11:27 WIB

KabarIndonesia - Yogyakarta, Mengapa sampai hari ini belum ada realisasi penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah (pemda)?. Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Maulana pernah mengatakan bahwa penerbitan obligasi daerah prosesnya cukup susah. Obligasi daerah berbeda dengan penerbitan obligasi biasa yang diterbitkan perusahaan.

Memang, untuk bisa menerbitkan obligasi harus ada beberapa syarat yang dipenuhi pemerintah daerah. Selain hal itu, harus ada pula persetujuan dari beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri, dan  DPRD. Setelah mendapat persetujuan dari beberapa lembaga tersebut baru pemda bisa memasukkan proposal penerbitan obligasi ke OJK.

Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sejak 2008 telah lebih dulu berinisiatif menerbitkan obligasi daerah. Langkahnya ketika itu sudah sampai pada Financial Management Assesment (FMA) dan telah dilakukan pemeringkatan atau rating oleh Pefindo tahun 2012 dengan hasil idAA+. Selain itu, juga telah menyiapkan Unit Pengelola Keuangan atau Debt Management Unit untuk mengelola obligasi daerah dengan menunjuk underwriter, konsultan hukum, dan profesi penunjang lainnya.
 
Pemprov Jawa Barat dan Pemprov DKI Jakarta sama-sama telah sampai pada tahap penilaian rating dan FMA oleh Pefindo. Namun, Pemprov Jawa Barat belum sampai pada underwiter dan penunjukan profesi penunjang pasar modal. Pemprov Jawa Tengah juga pernah melakukan kajian kemungkinan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun, entah mengapa, hasil kajian itu menguap dan berhenti sampai tingkat wacana.
 
Payung Hukum

Sesungguhnya payung hukum tentang penerbitan obligasi daerah sudah ada sejak lama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini  telah mengatur pemanfaatan sumber daya potensial di daerah, termasuk menggali potensi pembiayaan dengan penerbitan obligasi. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga diatur bahwa pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, baik pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Sumber pembiayaan dari masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diperoleh melalui instrumen penerbitan obligasi daerah.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf e berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Sebagai pengganti peraturan tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menampung beleid penerbitan obligasi daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah juga membolehkan pemerintah daerah membiayai pengeluarannya dengan menerbitkan obligasi. Dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. 

Untuk memperkuat keyakinan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga telah memasukkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah selain public private partnership, pinjaman perbankan dan dana infrastruktur perkotaan municipal development fund.

Dalam mengukur risiko obligasi daerah, calon penerbit (pemerintah daerah) dan calon investor harus benar-benar memahami karakteristiknya, dalam hal ini termasuk risikonya. Meskipun sangat minim, obligasi daerah memiliki risiko gagal bayar. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, potensi gagal bayar telah diantisipasi oleh pemerintah. Undang-Undang Pemerintah Daerah menyiasatinya dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai buffer. Pemerintah pusat akan memotong DAU dan DAK sebagai untuk membayar cicilan obligasi apabila pemerintah daerah mengalami gagal bayar. Hal ini karena pemerintah pusat tidak bisa menanggung risiko atas utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Dalam kaitan ini, OJK sebenarnya memiliki peran sangat vital atas keberhasilan penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah.  Misalnya, OJK bisa mengambil peran dengan merevitalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta mengidentifikasi potensi-potensi penerbitan obligasi daerah untuk membiayai projek-projek pembangunan di daerah.   OJK mungkin juga bisa melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan para pemangku kepentingan dalam rangka penerbitan obligasi daerah.

Sebagai contoh, OJK sempat mewacanakan ‘MoU' dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna meminimalisasi hambatan penerbitan obigasi daerah. Pola serupa sebetulnya bisa digunakan OJK untuk meng-approach pihak-pihak lain, seperti BPK, Kemenkeu, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Langkah lainnya, OJK juga dapat memberdayakan enam Kantor Regional OJK (KROJK) dan 29 kantor OJK (KOJK) di daerah dalam rangka membantu sosialisasi tentang pentingnya obligasi daerah bagi pembangunan di daerah.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Belajar Menjadi Orang Kaya 16 Jan 2018 08:56 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Kereta Kehidupan 03 Jan 2018 03:08 WIB

Kemarin Hari Ini dan Esok 03 Jan 2018 02:04 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia