KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
InternasionalPelihara Bumi Ini Dengan Perdamaian (4): Tidak Ada Tuhan Kecuali Aku oleh : Tonny Djayalaksana
09-Okt-2019, 05:21 WIB


 
 
KabarIndonesia - Melalui perenungan diri, saya berharap akan bisa lebih menghayati agama dan juga lebih dapat menekuni jalan hidup sehari-hari. Saya memastikan diri bahwa menjadi Mualaf merupakan suratan dari jalan hidup saya, dan setelah menjadi mualaf saya merasakan perubahan 180
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Komedi Politik 02 Okt 2019 11:10 WIB

Antara Jarak dan Doa 21 Sep 2019 10:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Rayuan Gombal vs Cinta Sejati 11 Okt 2019 08:58 WIB


 
 
EKONOMI

Pertambangan Rakyat Minta Perhatian DPR
Oleh : Zohiri Kadir | 10-Aug-2019, 12:18:39 WIB

KabarIndonesia - Dalam amatan kita selama ini, ada stigma negarif terhadap pertambangan rakyat sebagai perusak lingkungan. Nasib pertambangan rakyat sepertinya akan terus terkatung-katung. Bagaimana tidak, hingga saat ini belum banyak perhatian yang diberikan kepada pertambangan rakyat sebagai salah satu usaha di dunia pertambangan. Hal itu juga dapat dilihat dari porsi pengaturan perundang-undangan mengenai pertambangan rakyat yang tidak banyak. Terakhir, draft perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) bahkan sama sekali tidak membahas pertambangan rakyat.

Ketua Tim Ahli Perubahan UU Minerba dari Komisi VII DPR Bisman Bakhtiar mengakui hal tersebut. Menurut Bisman, isu terkait pertambangan rakyat sama sekali tidak masuk dalam pembahasan perubahan UU Minerba. “Eksistensi pertambangan rakyat terabaikan, iya betul. Saat menyusun (perubahan) UU (Minerba) pun sama sekali tidak terpikir,” ujarnya dalam sebuah diskusi, di Jakarta Senin (5/8/2019).

Namun tidak ada kata terlambat jika ingin mendorong agar pertambangan rakyat memperoleh perhatian. Menurut Bisman masih ada waktu, karena saat ini tengah berlangsung pembahasan tingkat satu perubahan UU Minerba. Hal ini berarti pemangku kepentingan di sektor pertambangan rakyat dapat memberikan masukan kepada DPR agar aspek tekait pertambangan rakyat dapat ikut dibahas.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Bisman terkait pertambangan rakyat, misalya soal arah kebijakan tata kelola pertambangan rakyat. Hal ini untuk menjamin eksistensi pertambangan rakyat di mata pengambil kebijakan. Bisman menilai bahwa saat ini yang masih mendapat perhatian besar adalah koporasi besar pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Pemegang Kontrak Karya, maupun PKP2B.

“Sementara pelaku pertambangan rakyat tidak mendapat porsi yang besar. Oleh karena itu, perlindungan dan keberpihakan kepada pertambangan rakyat itu harus dimanifestasikan ke dalam adanya aturan yang melindungi atau aturan yang mendukung adanya pertambangan rakyat,” ujar Pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Energi Pertambangan (Pushep) ini.

Dikatakannya bahwa selama ini terdapat pandangan dari sebagian pihak yang melihat pertambangan rakyat merupakan praktik yang merusak lingkungan. Pertambangan rakyat juga dipandang tidak aman, memiliki risiko yang tinggi dan sebagainya. Untuk itu, menurut Bisman harus ada ketentuan yang menaruh perhatian terhadap sejumlah aspek krusial dari tambang rakyat ini. Mesti ada jaminan keamanan dan ketentuan good mining practice yang juga harus dijamin dengan tata kelola pertambangan rakyat.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), Gatot Sugiharto, menyebutkan hingga tahun 2018, jumlah penambang rakyat di Indonesia di atas 3,6 juta orang. Sebanyak 1,2 juta dari angka tersebut merupakan penambang emas rakyat yang tersebar di lebih dari 1.000 lokasi. Sisanya adalah penambang, pasir, batu, tanah liat, batubara, galena, nikel, belerang, bentonite, dolomit, batu kapur, marmer, garam, kaolin, sampah elektronik, dan lainnya.

Gatot mengatakan komunitas tambang rakyat yang beranggotakan 500 hingga 3.000 penambang hanya membutuhkan 10-50 hektar untuk kegiatan penambangan beberapa puluh tahun. Untuk itu, total lahan pertambangan rakyat seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 3,6 juta hektar hanya sekitar 18.000 hektar.

Selanjutnya, Gatot menilai bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebenarnya sudah mengakomodir keberadaan tambang rakyat, namun masih setengah hati. Hal ini terlihat dengan setelah 10 tahun sejak undang-undangnya disahkan, sejumlah peraturan turunannya belum diselesaikan. Hal ini berdampak pada sebagian besar penambang rakyat mengalami kesulitan bahkan tidak bisa mengurus izin untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Ia mengungkapkan kekecewaannya akibat sikap aparat yang dipandang begitu represif terhadap penambang rakyat. Menurutnya, kehadiran negara ternyata bukan untuk membina dan melindungi penambang rakyat. “Kehadiran pemerintah melalui aparat kepolisian justru upaya menghilangkan pertambangan rakyat dari bumi Indonesia. Mata pencaharian penambang rakyat dianggap pekerjaan haram,” ungkap Gatot.

Ia menyampaikan sejumlah persoalan hukum yang sering ditemukan oleh penambang rakyat, salah satunya dengan tidak adanya definisi tentang pertambangan rakyat di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Setiap kali berbicara mengenai tambang rakyat, pihak ESDM merasa bahwa yang dianggap penambang rakyat adalah yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Semua penambang rakyat yang belum memiliiki IPR dikategorikan illegal mining. “Dianggap penjahat yang harus ditertibkan secara represif,” keluhnya.

Jika melihat ketentuan Pasal 24 UU Minerba, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Yang kemudian terjadi di lapangan, pemerintah bukan mengupayakan penetapan WPR, tetapi berusaha menghentikan kegiatan tambang rakyat. Banyak penambang rakyat yang ditangkap, dianggap melanggar Pasal 158 atau 161, UU No.4/2009 yang sebenarnya diperuntukkan bagi pengusaha tambang.

Kemudian Pasal 26 UU Minerba, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Namun sering terjadi pemerintah daerah beralasan belum bisa menetapkan WPR karena belum membuat Perda, tetapi memaksa rakyat untuk memiliki IPR. Hal ini berdampak kepada kesulitan penambang rakyat untuk mengajukan IPR karena belum adanya WPR. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan rakyat diperlakukan sebagai tambang ilegal.

Ketentuan lain yakni Pasal 23 UU Minerba, dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka

Menurut Gatot, yang terjadi adalah di Kementerian ESDM baik pusat maupun Provinsi, penambang rakyat dan pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) sulit mendapatkan data Peta WPR.“WPR ditetapkan untuk siapa, kalau rakyat nggak boleh tahu?” ujar Gatot. 

Ditambahkannya, bahwa persoalan lain yang selama ini terjadi adalah penambang rakyat selalu dituduh menyerobot wilayah IUP dan rekomendasi pemerintah kebanyakan mengusir dan menyuruh penambang rakyat beralih profesi. “Sebagian besar modusnya, ketika ada kegiatan pertambangan rakyat, maka bupati atau gurbernur menawarkan kepada para pengusaha, lalu membuat IUP dengan tanggal yang dimundurkan, sehingga seolah-olah penambang rakyat yang menyerobot lahan tambang pemilik IUP,” tegas  Gatot mengakhiri.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia