KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Berita RedaksiProgram-Program PMOH untuk Top Reporter HOKI, Pegawai Negeri, dan Swasta oleh : Redaksi-kabarindonesia
11-Feb-2018, 16:42 WIB


 
 
KabarIndonesia - Ikuti Program Istimewa bagi yang pernah menjadi Top Reporter HOKI kapan pun Anda terpilih dan berhasrat memperdalam ilmu menulis dan tertarik mengikuti Pelatihan Menulis Online HOKI (PMOH).

Program Instansi pun diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Swasta yang
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Keindahan Khatulistiwa 12 Feb 2018 16:21 WIB

Merakyatlah 12 Feb 2018 16:21 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Hapus Tatto Gratis 27 Jan 2018 12:27 WIB

 

Lokakarya KOMPAK Bahas Otsus Aceh, Papua dan Papua Barat

 
EKONOMI

Lokakarya KOMPAK Bahas Otsus Aceh, Papua dan Papua Barat
Oleh : Bang Rachmad | 25-Jan-2018, 07:14:12 WIB

KabarIndonesia - Banda Aceh, Berbicara tentang Otsus (otonomi khusus) pastilah bicara tentang dana yang khusus dikeluarkan untuk provinsi Aceh, provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Difasilitasi oleh suatu lembaga KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) telah hadir perwakilan dari Pemerintah Papua, Papua Barat dan Aceh untuk duduk bersama membahas pelaksanaan Otsus di masing-masing Provinsi.

Ketiga perwakilan Pemerintahan provinsi ini berkumpul di Bappeda Aceh untuk lokakarya pembelajaran lintas Wilayah tentang Otsus (Otonomi Khusus) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini diadakan di Aceh sejak tanggal 22-24 Januari 2017. 
KOMPAK adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, melalui peningkatan layanan dasar dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Di ketiga provinsi, KOMPAK memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan meningkatkan pembangunan desa untuk membenahi akses dan mutu layanan kesehatan dan pendidikan.

Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK bekerja di 205 desa, termasuk 181 Sekolah Dasar, 29 Puskemas dan 24 kecamatan, yang terletak di 10 kabupaten. Di Aceh, KOMPAK bekerja di 18 desa, 3 kecamatan dan 3 kabupaten. Rombongan ini sesuai rencana mengunjungi Calang, Aceh Jaya, sebagai lokasi Program Asistensi Lanjut Usia Risiko Tinggi (ASLURETI) diterapkan oleh pemerintah kabupaten.

Pada Akhir November 2017, Pemerintah Papua meluncurkan Program Perlindungan Sosial untuk orang asli Papua, BANGGA PAPUA (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera. KOMPAK dan MAHKOTA, dua program yang didanai oleh Pemerintah Australia, ikut terlibat dalam perancangannya.

Rombongan ini juga akan mempelajari Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang dibiayai dengan dana Otsus. Pelaksanaan Otonomi Khusus di Indonesia telah dimulai dari kedua ujung Barat dan Timur Indonesia pada awal Milennium ini. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Pada tahun 2008, setelah pemekaran, Provinsi Papua Barat juga memiliki status Otonomi Khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
  
Dengan status Otonomi Khusus, ketiga daerah tersebut memiliki kewenangan, tata-kelola pemerintahan serta skema penganggaran yang khusus. Penekanan khusus diberikan dalam bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah ketiga provinsi tersebut diberi mandat untuk mengelola sumber daya keuangan dengan alokasi dana khusus untuk membangun kedua sektor utama tersebut.

Berbagai kekhususan laokasi dana tersebut diharapkan bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara ketiga provinsi tersebut dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pemberlakuan status Otonomi Khusus juga menunjukan keberpihakan Pemerintah Indonesia pada keragaman adat istiadat, sejarah, dan kebutuhan, yang perlu dikelola dengan kesetaraan maupun pendekatan yang lebih sesuai dengan budaya asli setempat.

Pejabat Kedutaan Besar Australia, Ibu Fleur Davies mengatakan," Kunjungan ini akan memberi kesempatan bagi ketiga provinsi berbagi cara-cara inovatif meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan bantuan sosial." 
Dana Otsus harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memajukan pembangunan di kabupaten-kabupaten paling tertinggal dan terpencil. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP., hadir juga diruangan kantor Bappeda Aceh mengatakan bahwa," Kesenjangan wilayah hanya dapat diatasi jika wilayah tertinggal mendapatkan perhatian khusus." Saat ini ketiga provinsi bisa saling belajar satu sama lain untuk meningkatkan pelaksanaan Otsus di masing-masing wilayah mereka.
 
Pada tahun 2018, Provinsi Aceh akan menerima Rp 8 triliun dana Otsus, sementara Provinsi Papua dan Papua Barat masing- masing akan menerima Rp 8 triliun dan Rp 4 triliun.  Lembaga Otsus di Papua telah terbentuk dan mulai bekerja seperti membuat road map atau pemetaan masalah-masalah yang dialami masyarakat asli Papua Barat serta penyusunan rancangan peraturan daerah khusus tentang tatacara pengelolaan dana otonomi khusus.

Kesimpulan diskusi untuk melihat secara umum pengelolaan dana OTSUS dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya bagi perbaikan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Bantuan Sosial dengan dana OTSUS di provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. KOMPAK ingin melanjutkan dukungannya untuk percepatan pembangunan di ketiga wilayah tersebut.
 
Langkah selanjutnya dalam kerangka dukungan tersebut adalah memfasilitasi cross-learning atau kaji banding terkait optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan dana Otsus di antara ketiga provinsi tersebut. Dengan pengalaman masing-masing pemerintah provinsi maupun kabupaten yang beragam, aset intelektual yang telah terbangun secara empiris kiranya layak untuk dipertukarkan dalam serangkaian lokakarya dan kunjungan lapangan agar didapat skema dan bentuk distribusi dana kepada penerima manfaat yang lebih optimal.
 
Dalam kegiatan lokakarya ini hadir juga Minister Counsellor Kedutaan Australia-Fleur Davies, Unit Manager Human Development Section-Astrid Kartika, Program Manager Poverty and Social Development Section-Vania Budianto, serta pimpinan KOMPAK pusat Nia Firtica-Humas, staff dan penasehat terkait pelaksanaan KOMPAK di Papua, Papua Barat dan Aceh.
 
Refleksi Awal Tahun Pelaksanaan OTSUS di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat: Telaah Ringkas mengenai capaian pada masing-masing provinsi: Efektifitas & optimalisasi dana OTSUS. Paparan dan diskusi dengan masing-masing provinsi mengenai capaian besar Program yang didanai OTSUS dengan penekanan pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan Bantuan Sosial, Permintaan & Penyediaan Layanan. 
Para peserta juga berkesempatan menikmati keindahan kota Banda Aceh dengan berkunjung ke Museum Tsunami, Situs PLTD Apung Punge, jalan-jalan ke pantai Ulee Lheu dan menikmati aneka kuliner Aceh.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Astra International Investasi USD150 Juta di GO-JEKoleh : Rohmah Sugiarti
12-Feb-2018, 22:21 WIB


 
  Astra International Investasi USD150 Juta di GO-JEK Menteri Komunikasi & Informasi RI Rudiantara (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kedua kanan), Chief Executive Officer & Founder Go-Jek Nadiem Makarim (kiri) dan President & Co-Founder Go-Jek Andre Soelistyo berswafoto bersama seusai konferensi pers
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Konsisten Pegang Teguh Netralitas 15 Feb 2018 23:19 WIB


 

 
 

 

 

 

 
Walk to Museum Bahari Yogyakarta 12 Feb 2018 16:23 WIB

 

 

 

 
Nasehat Mengelola Amarah 04 Feb 2018 11:15 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia