KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahOperasional Pelabuhan Simanindo Kembali Dibuka dengan Pengoperasian Kapal Ferry dan Kapal Kayu oleh : Danny Melani Butarbutar
07-Jul-2018, 14:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Samosir, Sejak peristiwa tenggelamnya kapal kayu KM. Sinar Bangun di perairan Tigaras pada Senin (18/6) Pemerintah telah menghentikan operasional transportasi kapal trayek Simanindo (Samosir) - Tigaras (Simalungun). Hal ini sangat berdampak luas kepada roda perekonomian masyarakat.

Namun,
selengkapnya....


 


 
BERITA INTERNASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Ruang dan Cinta Penyatu Segalanya 27 Jun 2018 05:55 WIB

Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Apresiasi Pemerintah Terkait Human Trafficking dan Penarikan Pekerja Anak, Australia Ajak Kerjasama

 
INTERNASIONAL

Apresiasi Pemerintah Terkait Human Trafficking dan Penarikan Pekerja Anak, Australia Ajak Kerjasama
Oleh : Rohmah S | 29-Jun-2018, 04:02:21 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Dubes Australia untuk Indonesia Gary Quinlan AO dan Government Strategist Walk Free Foundation (bergerak dibidang antiperbudakan modern dan penghentian pengiriman PMI serta penarikan pekerja anak) Chris Evans, menyampaikan tawaran kerja sama dari pemerintah Australia untuk menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal dan human trafficking (perdagangan manusia) yang masih terjadi di Indonesia dengan melibatkan Organisasi masyarakat (Ormas) lintas agama, saat bertemu Menaker M. Hanif Dhakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Dus, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyambut positif tawaran tersebut. Selanjutnya untuk mendukung kerja sama tersebut, pemerintah akan melibatkan Ormas lintas agama dalam mensosialisasikan atau kampanye kebijakan pemerintah tentang human trafficiking dan penarikan tenaga kerja anak serta illegal migran worker. Sosialisasi kebijakan pemerintah positif pemerintah akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui jalur ormas agama

“Kita sambut tawaran kerja sama ini dengan baik.  Sosialisasi kebijakan pemerintah akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui Ormas, “ kata Menaker Hanif yang didampingi  Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dan  Direktur Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Soes Hindharno.
 
Menurut Menaker Hanif, Dubes Australia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah memiliki kebijakan positif tentang perdagangan manusia, pengiriman PMI illegal. Sosialisasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok atau masyarakat yang rentan menjadi korban kejahatan ini, akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui Ormas agama.
 
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan Walk Free Foundation telah memiliki program untuk mensosialisasikan dan kampanye karena memiliki jaringan luas dengan Ormas lintas agama di Indonesia.
 
Putri mengungkapkan Universitas Paramadina bersama dengan Global Freedom Network Australia telah berkomitmen bersama tokoh lintas agama (NU, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia) dan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan antiperbudakan modern pada 14 Maret 2017 di Jakarta.
 
Sementara itu, Direktur PTKLN Soes Hindharno menambahkan, Indonesia sendiri telah memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mencegah PMI ilegal dan human trafficking.
 
Diantaranya Satgas Pencegahan PMI Non prosedural di 21 daerah yang rawan terjadi tindak perdagangan orang dengan modus penempatan PMI.
 
"Satgas ini ada di daerah-daerah tersebut dan melibatkan berbagai unsur, seperti Polri, Imigrasi, Pemda, dan sebagainya," kata Soes menambahkan.
 
Selain itu, Indonesia juga memiliki Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa-desa kantong PMI. Ada 4 pilar utama yang diusung oleh Program Desmigratif, yaitu  membentuk pusat layanan migrasi di desa tempat PMI berasal, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif PMI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan Rumah Belajar Desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan Koperasi/Lembaga Keuangan.
 
Menurut Soes, dengan adanya Desmigratif ini, kasus PMI Nonprosedural dapat ditekan. Karena melibatkan pemerintah desa dalam proses penempatan.
 
"Desmigratif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena program ini belum ada di negara-negara lain," pungkasnya. (*)
 

Sumber
: Biro Humas Kemnaker

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  FWD Life Gandeng Special Olympics Indonesia untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual di Semarang – PT FWD Life Indonesia (FWD Life), pelopor asuransi jiwa berbasis digital di Indonesia, telah meresmikan kerja sama dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) pada 18 April 2018 lalu. Setelah peluncuran kerja sama, FWD Life kemudian menggelar roadshow perdana di Bandung pada
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia