KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPolri dan Bawaslu Siap Optimalkan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2019 oleh : Rohmah S
13-Sep-2018, 16:59 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin  semua akan berjalan aman dan lancar.  Guna memaksimalkan melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan. Adapun dalam pelaksanaan pengamanan
selengkapnya....


 


 
BERITA INTERNASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

Hidup adalah Belajar 29 Aug 2018 06:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 

Apresiasi Pemerintah Terkait Human Trafficking dan Penarikan Pekerja Anak, Australia Ajak Kerjasama

 
INTERNASIONAL

Apresiasi Pemerintah Terkait Human Trafficking dan Penarikan Pekerja Anak, Australia Ajak Kerjasama
Oleh : Rohmah S | 29-Jun-2018, 04:02:21 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Dubes Australia untuk Indonesia Gary Quinlan AO dan Government Strategist Walk Free Foundation (bergerak dibidang antiperbudakan modern dan penghentian pengiriman PMI serta penarikan pekerja anak) Chris Evans, menyampaikan tawaran kerja sama dari pemerintah Australia untuk menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal dan human trafficking (perdagangan manusia) yang masih terjadi di Indonesia dengan melibatkan Organisasi masyarakat (Ormas) lintas agama, saat bertemu Menaker M. Hanif Dhakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Dus, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyambut positif tawaran tersebut. Selanjutnya untuk mendukung kerja sama tersebut, pemerintah akan melibatkan Ormas lintas agama dalam mensosialisasikan atau kampanye kebijakan pemerintah tentang human trafficiking dan penarikan tenaga kerja anak serta illegal migran worker. Sosialisasi kebijakan pemerintah positif pemerintah akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui jalur ormas agama

“Kita sambut tawaran kerja sama ini dengan baik.  Sosialisasi kebijakan pemerintah akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui Ormas, “ kata Menaker Hanif yang didampingi  Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dan  Direktur Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Soes Hindharno.
 
Menurut Menaker Hanif, Dubes Australia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah memiliki kebijakan positif tentang perdagangan manusia, pengiriman PMI illegal. Sosialisasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok atau masyarakat yang rentan menjadi korban kejahatan ini, akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui Ormas agama.
 
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan Walk Free Foundation telah memiliki program untuk mensosialisasikan dan kampanye karena memiliki jaringan luas dengan Ormas lintas agama di Indonesia.
 
Putri mengungkapkan Universitas Paramadina bersama dengan Global Freedom Network Australia telah berkomitmen bersama tokoh lintas agama (NU, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia) dan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan antiperbudakan modern pada 14 Maret 2017 di Jakarta.
 
Sementara itu, Direktur PTKLN Soes Hindharno menambahkan, Indonesia sendiri telah memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mencegah PMI ilegal dan human trafficking.
 
Diantaranya Satgas Pencegahan PMI Non prosedural di 21 daerah yang rawan terjadi tindak perdagangan orang dengan modus penempatan PMI.
 
"Satgas ini ada di daerah-daerah tersebut dan melibatkan berbagai unsur, seperti Polri, Imigrasi, Pemda, dan sebagainya," kata Soes menambahkan.
 
Selain itu, Indonesia juga memiliki Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa-desa kantong PMI. Ada 4 pilar utama yang diusung oleh Program Desmigratif, yaitu  membentuk pusat layanan migrasi di desa tempat PMI berasal, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif PMI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan Rumah Belajar Desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan Koperasi/Lembaga Keuangan.
 
Menurut Soes, dengan adanya Desmigratif ini, kasus PMI Nonprosedural dapat ditekan. Karena melibatkan pemerintah desa dalam proses penempatan.
 
"Desmigratif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena program ini belum ada di negara-negara lain," pungkasnya. (*)
 

Sumber
: Biro Humas Kemnaker

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia